Aksi Boleh Disuarakan, Stabilitas Negeri jangan Dikorbankan

Kritik terhadap pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Pendidikan gratis, kesejahteraan guru,...

Kritik terhadap pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Pendidikan gratis, kesejahteraan guru, perlindungan buruh, dan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat adalah cita-cita yang pada dasarnya layak diperjuangkan bersama. Persoalannya bukan pada apakah masyarakat boleh menyampaikan tuntutan, melainkan bagaimana tuntutan tersebut disampaikan dan untuk tujuan apa. Ketika berbagai agenda aksi mulai dikonsolidasikan dengan membawa evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai isu utama, ruang publik perlu melihat persoalan ini secara lebih tenang. Aspirasi memang harus diberi tempat, tetapi kritik terhadap pemerintah sebaiknya tidak berhenti pada penolakan atau pembentukan opini bahwa negara sedang berada dalam kegagalan total. Demokrasi membutuhkan keberanian untuk mengkritik, tetapi juga membutuhkan kedewasaan untuk membedakan antara kritik yang bertujuan memperbaiki keadaan dan tekanan politik yang justru berpotensi memperbesar persoalan. Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat menyuarakan agenda evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. BEM UI, UGM, dan ITB menyerukan penyatuan kekuatan mahasiswa, sementara BEM UIN Sunan Kalijaga menyebarkan agenda konsolidasi akbar. Di Jawa Barat, Aliansi BEM se-Jawa Barat mengangkat diskusi mengenai posisi militer dalam dua tahun pemerintahan, sedangkan BEM SI Rakyat Bangkit mendorong percepatan RUU Sisdiknas dan realisasi pendidikan gratis. Di daerah lain, LMND se-NTB menyerukan aksi serentak dan kelompok buruh juga merencanakan aksi di depan Gedung DPR. Beragam agenda tersebut memiliki latar belakang dan kepentingan masing-masing, tetapi bertemu dalam satu momentum yang sama, yaitu evaluasi terhadap perjalanan pemerintahan setelah dua tahun berjalan. Fenomena ini menunjukkan bahwa terdapat keresahan dan tuntutan yang perlu diperhatikan pemerintah, sekaligus memperlihatkan bahwa ruang demokrasi tetap menjadi tempat bagi masyarakat untuk menyampaikan ketidakpuasan terhadap kebijakan negara. Jika persoalan ini hendak dinilai secara adil, setidaknya ada dua hal yang perlu dibedakan: substansi tuntutan dan cara tuntutan tersebut diperjuangkan. Pendidikan yang terjangkau, kesejahteraan guru, perlindungan pekerja, serta penguatan ekonomi masyarakat merupakan agenda yang relevan dan tidak semestinya dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintah. Namun, cara memperjuangkannya juga perlu diperhatikan. Demonstrasi merupakan hak warga negara, tetapi pelaksanaannya tetap perlu memperhatikan ketertiban umum, kepentingan masyarakat, serta aturan hukum yang berlaku. Karena itu, evaluasi terhadap pemerintah seharusnya tidak hanya bertanya apakah tuntutannya benar, tetapi juga apakah cara memperjuangkannya efektif dan tidak menimbulkan persoalan baru. Kritik yang kuat bukanlah kritik yang paling keras, melainkan kritik yang mampu menunjukkan masalah secara jelas sekaligus menawarkan jalan keluar yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintahan Prabowo-Gibran tentu tidak terlepas dari kekurangan dan kritik. Namun, menilai dua tahun pemerintahan hanya dari sisi kegagalannya juga tidak cukup untuk menghasilkan evaluasi yang objektif. Sejumlah agenda pemerintah, seperti Program Makan Bergizi Gratis, pengembangan Koperasi Desa Merah Putih, pembahasan RUU Sisdiknas, serta berbagai kebijakan terkait pendidikan dan ketenagakerjaan, menunjukkan adanya upaya untuk menjawab sebagian persoalan yang selama ini menjadi perhatian publik. Tentu saja, keberadaan program tidak otomatis berarti seluruh persoalan telah terselesaikan. Implementasi, efektivitas, pengawasan, dan dampaknya terhadap masyarakat tetap perlu diuji secara kritis. Justru karena itu, evaluasi terhadap pemerintah akan lebih bermakna apabila dilakukan dengan melihat keseluruhan proses: apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum tercapai, di mana letak kelemahannya, dan perbaikan apa yang harus dilakukan. Dengan pendekatan semacam ini, kritik tidak kehilangan...