BKKBN Papua Pastikan Transisi Kelembagaan Tidak Ganggu Program Kerja

JAYAPURA, 19 SEPTEMBER 2026 — Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua...

JAYAPURA, 19 SEPTEMBER 2026 — Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua menjamin rencana perubahan kelembagaan tidak akan mengganggu pelaksanaan program kependudukan dan pembangunan keluarga di Tanah Papua. Kepala Perwakilan BKKBN Papua Sarles Brabar di Jayapura, Rabu mengatakan perubahan kelembagaan itu merupakan bagian dari rencana amandemen Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. “Jadi akan ada perubahan kelembagaan di mana untuk tingkat provinsi nantinya menjadi Unit Pelaksana Teknis atau UPT,” katanya. Menurut Sarles, dengan adanya perubahan itu maka seluruh struktural akan berubah kelembagaan namun untuk tugas atau program tidak mengganggu. “Pada Selasa (15/9) kemarin kami juga melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua Mathius D Fakhiri untuk menyampaikan perubahan kelembagaan itu sehingga nantinya pimpinan daerah dapat menyesuaikan,” ujarnya. Dia menjelaskan meski mengalami perubahan kelembagaan pihaknya berharap agar status kepegawaian tidak mengalami perubahan sehingga program-program berjalan secara optimal. Pemerataan Akses Pembangunan Papua “Program-program yang selama ini kami laksanakan tetap berjalan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap adanya perubahan kelembagaan,” katanya lagi. Dia menambahkan BKKBN Papua juga tetap melaksanakan pembinaan generasi muda melalui program Generasi Berencana (Genre), termasuk mengirimkan perwakilan Duta Genre Papua untuk mengikuti kegiatan apresiasi Genre di Jakarta. “Pembinaan bagi generasi muda ini kami menilai sangat penting untuk menghadirkan edukasi kepada generasi muda dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk penyalahgunaan narkoba, seks bebas, pernikahan dini dan HIV/AIDS,"ujarnya.