Diskominfo Papua Ingatkan Warga Waspada terhadap 12 Isu Hoaks Sepanjang 2026

Diskominfo Papua mencatat 12 hoaks terkait Papua sepanjang 2026 dan mengajak masyarakat untuk bijak dalam menyaring...

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Papua mencatat telah terjadi penyebaran 12 isu hoaks yang berkaitan dengan Papua di ruang digital sepanjang Januari hingga Juli 2026. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak negatif yang ditimbulkan, sehingga masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Kepala Diskominfo Papua, Jeri Agus Yudianto, menyampaikan bahwa hoaks masih menjadi ancaman serius karena dapat menimbulkan keresahan, memecah belah masyarakat, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap informasi resmi dari pemerintah. Oleh sebab itu, masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak mudah percaya pada informasi yang sumbernya tidak jelas. Beberapa isu hoaks yang beredar meliputi berbagai topik seperti keamanan, pemerintahan, bantuan sosial, hingga akun media sosial palsu yang mengatasnamakan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Ada pula informasi menyesatkan terkait pelayanan publik yang berpotensi membingungkan masyarakat. Contoh hoaks yang sempat beredar antara lain adalah kabar mengenai penangkapan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan Warga Negara Asing (WNA), rencana pemindahan satu juta warga Israel ke Papua, keberadaan pangkalan militer asing di wilayah Papua, serta undian berhadiah dari Bank Papua. Selain itu, ada juga penyebaran informasi palsu mengenai bantuan sosial melalui aplikasi WhatsApp yang mengatasnamakan Gubernur Papua, bantuan senilai Rp147 miliar, serta kabar hoaks tentang penetapan hari libur khusus untuk menyaksikan Final Piala Dunia 2026. Untuk mengatasi permasalahan ini, Diskominfo terus memperkuat pemantauan di ruang digital dan melakukan klarifikasi terhadap informasi yang tidak benar. Selain itu, edukasi literasi digital kepada masyarakat juga ditingkatkan agar warga semakin cerdas dalam memilah dan memilih informasi yang diterima. Jeri Agus Yudianto mengimbau masyarakat untuk selalu memperoleh informasi dari kanal resmi pemerintah, media massa yang kredibel, dan memanfaatkan layanan cek fakta sebelum menyebarluaskan sebuah informasi. Hal ini penting agar penyebaran hoaks dapat diminimalisasi dan ruang digital tetap sehat. Ia juga menekankan bahwa setiap warga memiliki tanggung jawab menjaga kesehatan ruang digital dengan membiasakan diri melakukan cek fakta dan menerapkan prinsip saring sebelum sharing. Kolaborasi antara pemerintah, media massa, komunitas, tokoh masyarakat, dan seluruh warga sangat dibutuhkan untuk menciptakan ruang digital yang produktif dan mendukung terwujudnya masyarakat Papua yang kritis serta terlindungi dari ancaman disinformasi. Sumber ANTARA Papua Tengah - Terkini