DPR Dorong Peningkatan Pengelolaan Keuangan Papua Pegunungan

WAMENA, 27 SEPTEMBER 2026 — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Pegunungan mendorong peningkatan pengelolaan keuangan...

WAMENA, 27 SEPTEMBER 2026 — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Pegunungan mendorong peningkatan pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance . Ketua DPR Papua Pegunungan Yos Elopere dalam keterangan tertulis di Wamena, Jumat, mengatakan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat kualitas pengelolaan keuangan daerah. “Kami semua tentunya bersyukur dan menerima opini atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 ini sebagai bahan introspeksi bagi pemerintah daerah,” katanya. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2025. Pihaknya mengapresiasi kebersihan Pemprov Papua Pegunungan meraih opini WTP dari BPK RI atas LKPD tahun anggaran 2025. “Penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK merupakan amanat undang-undang sekaligus instrumen penting untuk menjamin pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparan dan akuntabel,” kata dia. Pemerataan Akses Pembangunan Papua Dia menjamin DPR Papua Pegunungan akan mengawal tindak lanjut atas seluruh rekomendasi yang diberikan BPK kepada pemerintah daerah. “Selanjutnya terkait rekomendasi yang disampaikan BPK RI, baik yang bersifat pengembalian karena kelebihan pembayaran maupun yang memerlukan perubahan kebijakan dan penyusunan regulasi baru, tentunya akan segera kami tindak lanjuti bersama Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan,” katanya. Dia menambahkan meraih opini WTP merupakan capaian positif bagi Papua Pegunungan yang masih berada dalam tahap pembangunan kelembagaan sebagai provinsi baru. “Kami berharap prestasi itu dapat dipertahankan sekaligus diikuti dengan perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang. Kami mengajak seluruh pihak untuk terus belajar dari pengalaman yang ada untuk memperbaiki pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi lebih baik lagi,” kata dia.