Gubernur Papua Tengah Jadikan Masukan Gereja Bahan Rumuskan Kebijakan

NABIRE, 23 SEPTEMBER 2026 — Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menjadikan masukan pimpinan lembaga gereja se-Tanah Papua...

NABIRE, 23 SEPTEMBER 2026 — Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menjadikan masukan pimpinan lembaga gereja se-Tanah Papua sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan untuk menangani berbagai persoalan di daerah. Juru Bicara Gubernur Papua Tengah Emanuel You dalam keterangan di Nabire, Senin, mengatakan masukan itu disampaikan dalam acara Dialog Gubernur Bersama Pimpinan Lembaga Gereja di Papua Tengah. "Para pimpinan gereja menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, antara lain bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan, konflik, pengungsian, serta persoalan tapal batas adat," katanya. Ia menilai berbagai persoalan itu menjadi faktor yang menghambat pembangunan sehingga diperlukan solusi bersama antara pemerintah dan lembaga gereja. "Gubernur sangat optimis dan percaya kalau pemerintah dan gereja bersinergi serta berjalan bersama, semua bisa teratasi," katanya. Ia menjelaskan gubernur tidak hanya menerima masukan, tetapi juga meminta lembaga gereja menyediakan data yang dapat mendukung pemerintah dalam menyusun kebijakan secara lebih tepat. Pemerataan Akses Pembangunan Papua Data yang dibutuhkan antara lain jumlah jemaat orang asli Papua, tenaga pelayan gereja seperti pendeta, gembala, pastor dan pewarta, serta data lain yang relevan dengan kebutuhan pembangunan. Ia menjelaskan kelengkapan data itu diperlukan agar pemerintah memiliki gambaran yang lebih jelas dalam menentukan kebijakan dan program pembangunan di Papua Tengah. "Intinya adalah bagaimana supaya kita rapikan semua data terkait agar semua bisa jalan dalam menentukan kebijakan ke depan yang lebih baik," ujarnya. Dalam dialog itu, katanya, gubernur juga menekankan pentingnya peran gereja sebagai mitra moral pemerintah dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan. "Gereja harus berkuasa di pemerintah, bukan pemerintah berkuasa di atas gereja," kata Meki sebagaimana disampaikan Emanuel. Pernyataan itu, katanya, dimaknai sebagai penegasan bahwa gereja memiliki tanggung jawab moral untuk mengingatkan pemerintah apabila kebijakan atau kekuasaan menyimpang dari prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan martabat masyarakat Papua Tengah. Ia menambahkan gubernur juga mengajak pimpinan lembaga gereja membangun kerja sama yang lebih erat dalam menentukan arah pembangunan Papua Tengah sehingga berbagai persoalan masyarakat dapat ditangani secara bersama.