Jaga Kesucian Maulid Nabi, Penertiban Simbol Separatis di Aceh Berlangsung Persuasif

Aparat bersama perangkat desa dan tokoh masyarakat menertibkan pengibaran puluhan bendera bulan bintang secara persuasif...

BANDA ACEH, 7 OKTOBER 2026 — Aparat keamanan bersama perangkat desa dan tokoh masyarakat menertibkan pengibaran puluhan bendera bulan bintang secara persuasif dalam rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di sejumlah wilayah Provinsi Aceh. Langkah penertiban tersebut diambil guna menjaga kekhidmatan perayaan keagamaan serta mencegah munculnya polarisasi yang dapat mengganggu stabilitas daerah. Berdasarkan data penertiban lapangan, atribut tersebut sempat terpasang di beberapa titik kegiatan masyarakat di Aceh Jaya, Aceh Utara, Pidie, dan Pidie Jaya. Di Desa Krueng Beukah ditemukan sebanyak 18 lembar bendera, sementara di wilayah Lhok Merbo dan Cot Baroh masing-masing tercatat ada 10 dan 11 lembar bendera yang diturunkan. Petugas memastikan seluruh proses penanganan berjalan aman tanpa menimbulkan ketegangan sosial. Pendekatan Dialogis dan Partisipasi Tokoh Masyarakat Penurunan simbol-simbol tersebut dilakukan melalui koordinasi langsung antara aparat kewilayahan, pimpinan gampong, serta tokoh adat setempat. Pendekatan persuasif dan dialogis diutamakan agar kekhusyukan umat Islam dalam memperingati hari kelahiran Rasulullah tetap terlindungi. Kehadiran aparat di lapangan difokuskan untuk mengawal ketertiban umum sekaligus memastikan agenda keagamaan berlangsung tertib. Para tokoh masyarakat dan ulama setempat turut mengimbau warga agar tidak menyisipkan pesan politik ke dalam momentum keagamaan. Peringatan Maulid Nabi ditegaskan sebagai ruang ibadah, penguatan silaturahmi, dan ukhuwah Islamiyah yang semestinya bebas dari simbol-simbol kelompok yang dapat memicu salah paham. Seluruh elemen masyarakat diharapkan mampu menyikapi dinamika lingkungan secara bijak dan mengedepankan ketenteraman bersama. Menjaga Perdamaian dan Kepastian Pembangunan Daerah Masyarakat Aceh saat ini telah menikmati suasana damai yang berkelanjutan dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi pertumbuhan ekonomi, pendidikan, serta pelaksanaan Syariat Islam. Kekhususan Aceh telah diakui secara legal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui undang-undang pemerintahan Aceh dan otonomi khusus. Karena itu, harmoni antara identitas keacehan, nilai keislaman, dan kebangsaan dinilai harus terus dirawat secara berdampingan. Pemerintah daerah bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengapresiasi kedewasaan warga yang tetap kritis terhadap berbagai provokasi dan narasi yang beredar di media sosial. Kolaborasi antara ulama, tokoh adat, dan pemuda menjadi kunci utama dalam memastikan agenda pembangunan daerah berjalan optimal tanpa gangguan keamanan. Suasana kondusif ini diharapkan terus terjaga sehingga generasi muda Aceh memiliki kepastian masa depan yang sejahtera dalam bingkai persaudaraan.