Jangan Lagi Biarkan OPM Menebar Teror di Papua, Keselamatan Warga Sipil Mutlak Dilindungi

JAYAPURA, 25 September 2026 — Ruang hidup masyarakat di Tanah Papua dinilai harus terbebas dari ancaman kekerasan...

JAYAPURA, 25 September 2026 — Ruang hidup masyarakat di Tanah Papua dinilai harus terbebas dari ancaman kekerasan bersenjata agar warga dapat beraktivitas, bekerja, dan mencari nafkah secara aman. Kasus pencegatan dan pembunuhan yang menimpa seorang sopir travel bernama Aris Sanda di kawasan Danau Habema, Papua Pegunungan, menegaskan pentingnya perlindungan menyeluruh bagi warga sipil dari aksi teror kelompok bersenjata. Berdasarkan data yang dihimpun Koops TNI Habema, peristiwa bermula saat kendaraan yang dikemudikan Aris Sanda dicegat oleh kelompok bersenjata OPM Kodap III Ndugama. Korban yang sedang membawa penumpang dalam perjalanan dari Wamena menuju Mbua dipaksa berhenti, sementara para penumpang diminta kembali ke Wamena sebelum korban dibawa ke arah Danau Habema. Aparat keamanan yang melakukan pencarian pada hari berikutnya menemukan kendaraan korban dalam kondisi terbakar beserta jenazah Aris Sanda di lokasi tersebut. Penyelidikan mendalam masih terus berjalan guna mengungkap kronologi pasti kematian korban dan menindak pihak-pihak yang bertanggung jawab berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Komitmen TNI Jaga Keamanan dan Buru Pelaku Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menegaskan komitmen jajaran TNI untuk terus memperkuat pengamanan masyarakat di seluruh pelosok Tanah Papua. Aparat gabungan juga dikerahkan guna melakukan pengejaran terhadap pihak yang diduga terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap warga sipil tersebut. Mayjen Muhammad Nas menekankan bahwa negara tidak boleh membiarkan masyarakat hidup di bawah bayang-bayang intimidasi dan ancaman bersenjata. Kehadiran aparat keamanan ditujukan untuk memastikan setiap warga dapat melintas dan menjalankan roda perekonomian antardaerah tanpa rasa takut. Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Penerangan Koops TNI Habema Letkol Inf. Wirya Arthadiguna menyampaikan bahwa pihaknya konsisten melakukan langkah pengamanan terukur di wilayah Papua Pegunungan. Upaya pengejaran dan penegakan hukum dilakukan secara berkelanjutan demi mencegah terulangnya insiden kekerasan terhadap pengguna jalur transportasi darat. Penegasan Menteri HAM: Warga Sipil Mutlak Dilindungi Dari sudut pandang perlindungan hak asasi manusia, Menteri HAM Natalius Pigai mengingatkan bahwa warga sipil tidak boleh dijadikan sasaran pembunuhan maupun penyanderaan dalam konflik bersenjata di Papua. Perlindungan terhadap keselamatan nyawa manusia merupakan prinsip mutlak yang wajib dihormati oleh seluruh elemen. Natalius Pigai menegaskan, apabila terdapat warga yang dicurigai melakukan pelanggaran, mekanisme yang semestinya ditempuh adalah penangkapan dalam kondisi hidup untuk diproses secara hukum. Kekerasan terhadap warga sipil yang sedang menjalankan pekerjaan sehari-hari dinilai hanya akan mempersempit ruang kehidupan dan memperpanjang ketakutan masyarakat. Upaya penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan terukur menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus menekan ruang gerak kelompok bersenjata. Perlindungan terhadap warga sipil, percepatan pembangunan kesejahteraan, dan dukungan tokoh masyarakat diharapkan dapat memperkokoh kedamaian serta stabilitas di seluruh Tanah Papua.