Kekerasan terhadap Warga Sipil di Yahukimo Jadi Perhatian Aparat, TNI-Polri Perkuat Penegakan Hukum

Hukum: Kekerasan terhadap Warga Sipil di Yahukimo Jadi Perhatian Aparat, TNI-Polri Perkuat Penegakan Hukum YAHUKIMO, 7...

Kekerasan terhadap Warga Sipil di Yahukimo Jadi Perhatian Aparat, TNI-Polri Perkuat Penegakan Hukum YAHUKIMO, 7 AGUSTUS 2026 — Aparat keamanan terus meningkatkan langkah perlindungan masyarakat dan penegakan hukum menyusul rangkaian kekerasan terhadap warga sipil di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Informasi yang beredar pada awal Agustus 2026 menyebut adanya penembakan terhadap warga dan pedagang di sekitar Dekai yang dikaitkan dengan kelompok OPM di wilayah tersebut. Aparat sebelumnya telah menegaskan bahwa serangan terhadap masyarakat sipil tidak dapat dibenarkan dan setiap pelaku kekerasan akan diproses sesuai hukum. Dalam informasi yang beredar di media sosial, dua insiden disebut terjadi secara berurutan pada 3 dan 4 Agustus 2026. Korban pertama disebut bernama Hussein, sedangkan korban berikutnya disebut Asialuddin yang bekerja sebagai pedagang makanan (gorengan). Namun, identitas korban, kronologi terperinci, serta keterlibatan kelompok tertentu dalam dua kejadian tersebut masih memerlukan konfirmasi melalui hasil penyelidikan dan keterangan resmi aparat. Rangkaian dugaan kekerasan itu menambah perhatian terhadap kondisi keamanan Yahukimo setelah sebelumnya terjadi sejumlah serangan terhadap masyarakat sipil. Pada Juli 2026, Komando Operasi TNI Habema menyatakan melakukan pengejaran terhadap anggota Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang diduga membunuh tiga warga sipil di sekitar Jalan Trans Papua, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Kepala Penerangan Koops TNI Habema Letnan Kolonel Infanteri Wirya Arthadiguna ketika itu menegaskan koordinasi dengan aparat terkait dilakukan untuk mengusut kasus tersebut. “Koops TNI Habema terus berkoordinasi dengan aparat terkait untuk melakukan penyelidikan, pengejaran, dan penegakan hukum terhadap para pelaku sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Wirya. Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih juga sebelumnya mengecam kekerasan yang menjadikan masyarakat tidak bersenjata sebagai sasaran. Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Infanteri Tri Purwanto mengatakan perlindungan terhadap masyarakat harus menjadi prinsip utama dalam penanganan situasi keamanan. “Warga sipil seharusnya dilindungi dan tidak menjadi sasaran tindakan kekerasan dalam kondisi apa pun,” ujar Tri dalam keterangannya terkait kasus kekerasan di Yahukimo pada Juli 2026. Kementerian Hak Asasi Manusia juga telah mengecam dugaan pembunuhan terhadap warga sipil di Yahukimo. Kementerian mendorong seluruh pihak menahan diri serta mencegah bertambahnya korban di tengah konflik bersenjata. Pernyataan tersebut disampaikan setelah beredarnya rekaman penembakan terhadap warga sipil serta klaim TPNPB-OPM mengenai kematian sejumlah warga yang dituduh sebagai bagian dari intelijen militer. Tuduhan terhadap korban tersebut belum serta-merta dapat dijadikan dasar untuk membenarkan kekerasan tanpa proses hukum. Yahukimo dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu wilayah Papua Pegunungan yang menghadapi gangguan keamanan berulang. Pada April 2025, TNI mencatat kelompok bersenjata pimpinan Elkius Kobak melakukan serangan terhadap guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk. Seorang warga dilaporkan meninggal, enam orang mengalami luka-luka, sementara sekolah dan rumah guru turut dibakar. Sebanyak 42 orang kemudian dievakuasi ke Jayapura. Pada Juni 2025, kelompok OPM Kodap XVI Yahukimo pimpinan Elkius Kobak juga disebut TNI terlibat dalam serangan yang menewaskan seorang prajurit Kodim 1715/Yahukimo di wilayah Distrik Dekai. Rangkaian kejadian tersebut menjadi salah satu dasar penguatan pengamanan di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Sepanjang 2026, kekerasan terhadap warga sipil kembali tercatat di Yahukimo. Pada Mei, Koops TNI Habema menyatakan delapan warga sipil yang bekerja sebagai pendulang emas di wilayah Korowai meninggal dalam serangan yang diduga dilakukan kelompok OPM. TNI membantah tudingan kelompok tersebut bahwa para korban merupakan aparat keamanan dan menyatakan mereka adalah...