Kemenham Dorong Penyelesaian Holistik Wujudkan Perdamaian Abadi Papua

JAYAPURA, 18 SEPTEMBER 2026 — Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mendorong pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan...

JAYAPURA, 18 SEPTEMBER 2026 — Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mendorong pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan menggeser pendekatan penanganan konflik di Papua dari pola reaktif dan kasuistik menuju penyelesaian holistik yang berorientasi pada terwujudnya perdamaian abadi. Menteri HAM Natalius Pigai di Jakarta, Kamis menjamin penanganan kasus kekerasan secara parsial tidak efektif untuk memutus siklus konflik. Pigai juga menyoroti kebijakan pemekaran wilayah yang awalnya diklaim dapat menghentikan gerakan bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM), namun realitas di lapangan menunjukkan eskalasi perlawanan yang semakin meluas. "Kalau kita diminta menyelesaikan secara gradual, kasuistik, tidak akan selesai lagi. Hari ini kita tangani, besok muncul lagi," kata Pigai. Untuk memecahkan kebuntuan itu, Kementerian HAM menyerukan perlunya konsensus nasional dengan melibatkan berbagai unsur. Pemerataan Akses Pembangunan Papua Pigai meminta pimpinan partai politik, jajaran legislatif, eksekutif, yudikatif, elite TNI-Polri, purnawirawan hingga tokoh-tokoh prominen Indonesia duduk bersama untuk mengambil keputusan dan merumuskan langkah dialogis. Menurut Pigai, pemerintah pusat perlu menawarkan solusi strategis dan demokratis yang menjamin kelangsungan hidup masyarakat sipil di Papua. "Saya meminta mengambil keputusan bersama bagaimana menciptakan perdamaian abadi di Papua. Kalau tidak mampu menciptakan perdamaian abadi, lebih demokratis ya lakukan dialog untuk menciptakan perdamaian, supaya kita bisa hidup sebagai satu bangsa dan satu negara secara aman dan damai," kata dia. Lebih lanjut, Pigai meyakini penyelesaian holistik hanya dapat dicapai secara optimal melalui pengesahan regulasi dan kebijakan afirmatif yang dirancang untuk mengatasi ketidakadilan dari hulu. Ia menjelaskan, penguatan instrumen hukum dan sistem untuk memangkas praktik ketidakadilan dapat meminimalkan potensi munculnya konflik baru di masa mendatang. Kirim Komentar menjadi tanggung-jawab Anda sesuai UU ITE.