KEPP OKP Paparkan Delapan Platform Pembangunan Papua

JAYAPURA, 18 SEPTEMBER 2026 — Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP) Velix Wanggai...

JAYAPURA, 18 SEPTEMBER 2026 — Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP) Velix Wanggai memaparkan delapan platform sebagai arah percepatan pembangunan Papua periode 2025–2029. Menurut Velix, kebijakan itu menitikberatkan pada pemerataan pembangunan, penghormatan terhadap masyarakat adat, penguatan ekonomi kerakyatan, serta keberpihakan kepada Orang Asli Papua (OAP). “Membahas Papua bukan sekadar membahas ketertinggalan. Papua adalah masa depan Indonesia di hadapan kawasan Pasifik,” kata Velix dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Kamis. Ia menjelaskan pembangunan Papua diarahkan untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia sekaligus memperkuat kualitas hidup masyarakat dan menekan tingkat kemiskinan. Delapan platform itu mencakup pemerataan pembangunan ke kawasan timur Indonesia, pembangunan berbasis wilayah adat, perlindungan masyarakat hukum adat, penguatan ekonomi berbasis masyarakat adat, serta pemberdayaan sektor-sektor ekonomi rakyat. Pemerataan Akses Pembangunan Papua Platform selanjutnya yakni meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberian afirmasi kepada pengusaha OAP, serta penguatan stabilitas dan kedamaian melalui dialog yang inklusif. Velix mengungkap pendekatan pembangunan berbasis wilayah adat telah diintegrasikan dalam Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 dan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua 2025–2029. Pembangunan itu dirancang berdasarkan tujuh wilayah adat Papua, yaitu Tabi, Saireri, Domberai, Bomberai, Mee Pago, Laa Pago, dan Anim Ha agar program sesuai dengan karakter sosial, budaya, serta potensi setiap wilayah. Pemerintah juga memperkuat pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat melalui pemetaan wilayah ulayat berbasis suku dan marga, serta percepatan pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat. Di bidang ekonomi, pemerintah membuka ruang lebih besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), komunitas usaha anak muda, dan koperasi adat untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta pengelolaan sumber daya alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Velix, pemerintah menyiapkan pembangunan 200 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) berbasis ekosistem nelayan asli Papua untuk memperkuat kegiatan perikanan dari hulu hingga pemasaran. Penguatan Pelayanan Dasar dan Ketahanan Wilayah Dalam pengembangan kawasan transmigrasi, pemerintah juga mengirimkan 1.200 mahasiswa dari 10 perguruan tinggi negeri dan 140 perguruan tinggi lokal ke 10 kawasan transmigrasi di empat provinsi di Pulau Papua. Pemberdayaan ekonomi rakyat juga diarahkan pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan, dan koperasi sebagai fondasi ekonomi kampung serta desa adat. Kementerian Pertanian, lanjut Velix, menyiapkan kebijakan khusus dan alokasi tambahan bagi pengembangan kopi arabika, kopi robusta, serta kakao di enam provinsi di Papua. Perhatian juga diberikan kepada komoditas pala, sagu, dan tanaman pangan umbi-umbian di kawasan pegunungan Papua. Di sektor sumber daya manusia, lanjut dia, pemerintah menyiapkan revitalisasi sekolah, perluasan Program Indonesia Pintar, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, Sekolah Nasional Terintegrasi, serta penguatan pelatihan vokasi untuk memperkuat kesempatan kerja generasi muda Papua. Pemerintah juga menghadirkan afirmasi kepada pengusaha OAP melalui Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai bagian dari Percepatan Pembangunan di Papua. Stabilitas dan Kesejahteraan Masyarakat Papua Aturan itu membuka skema pengadaan melalui katalog elektronik, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender terbatas, kerja sama operasional, serta pengembangan kapasitas pengusaha asli Papua. Velix menjamin keberhasilan pembangunan Papua tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga konsistensi kementerian dan lembaga dalam menerjemahkan kebijakan...