Mempercepat Konektivitas di Papua

JAYAPURA, 30 SEPTEMBER 2026 — Pemerintah pusat melalui kementerian terkait saat ini fokus untuk mempercepat pembangunan...

JAYAPURA, 30 SEPTEMBER 2026 — Pemerintah pusat melalui kementerian terkait saat ini fokus untuk mempercepat pembangunan di Papua. Salah satunya adalah pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang terus digenjot oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra). Pembangunan jalan di Papua tidak hanya untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, tetapi juga menjadi akses bagi masyarakat untuk menyampaikan kondisi kesejahteraan mereka kepada pemerintah. Selain itu, pembangunan Papua memerlukan perhatian khusus mengingat saat ini wilayah itu terdiri atas enam provinsi dan 42 kabupaten/kota yang memiliki tantangan geografis dan kebutuhan pembangunan yang beragam. Pembangunan infrastruktur melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) oleh pemerintah pusat di Kabupaten Jayapura menjadi salah satu contoh. Ruas Jalan Skory-Puay yang menghubungkan Distrik Kemtuk dan Distrik Sentani Timur itu telah selesai dikerjakan oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional Jayapura, sehingga manfaatnya telah dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemerataan Akses Pembangunan Papua Dalam proyek itu, peningkatan jalan dikerjakan sepanjang 7,7 kilometer dengan lebar sekitar 5,5 meter dan pengaspalan setebal lima sentimeter. Selain itu, dikerjakan rehabilitasi terhadap 11 jembatan di sepanjang ruas jalan. Ini menandakan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Jayapura tidak semata-mata mengenai pembangunan fisik, tetapi menghadirkan manfaat langsung bagi kehidupan masyarakat. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjamin pentingnya pembangunan jalan yang menghubungkan beberapa wilayah di Papua agar aktivitas ekonomi masyarakat semakin berkembang karena akses jalan yang memadai dan memperkuat mobilitas warga serta memperluas peluang usaha. Pembangunan jalan itu menghadirkan dampak nyata terhadap mobilitas masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses. Waktu tempuh yang sebelumnya sekitar 40-45 menit, bahkan kadang tidak bisa dilalui tanpa menggunakan motor trail, kini dapat dilalui hanya sekitar 15 menit. "Artinya pengurangan jarak atau waktu tempuh ini bisa sangat membantu masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari, termasuk untuk perdagangan, belanja, bercocok tanam, kemudian juga anak-anak sekolah dan lain sebagainya," kata AHY. Penguatan Pelayanan Dasar Masyarakat Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan Papua, termasuk menyelesaikan persoalan tata ruang dan lahan, serta penataan ruang membutuhkan pengawalan khusus agar tidak terjadi tumpang tindih yang dapat menghambat pembangunan, termasuk persoalan yang berkaitan dengan tanah adat. Bagi pemerintah pusat, pembangunan bisa saja terhenti atau terhambat jika ada persoalan dengan tata ruang wilayah yang juga diakibatkan oleh status lahan atau tanah yang belum jelas. Karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja bersama untuk mengidentifikasi persoalan, menghimpun masukan, serta mencari solusi bagi berbagai tantangan pembangunan di Papua. Di lain sisi, percepatan pembangunan di Papua harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Besarnya sumber daya alam yang dimiliki Bumi Cenderawasih itu harus dapat menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat tanpa dikerjakan melalui eksploitasi yang merusak lingkungan. Hal itu menjamin bahwa pemerintah pusat dan daerah ingin terus memuliakan Tanah Papua dengan tidak merusak lingkungan. Stabilitas dan Kesejahteraan Tanah Papua Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama pemerintah provinsi se-Tanah Papua telah melakukan pertemuan di Kantor Gubernur Papua untuk percepatan pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan pengembangan wilayah Papua. Dalam rapat koordinasi itu pemerintah pusat dan daerah juga menyepakati pentingnya konsolidasi lintas sektor dengan menyatukan sasaran, data, kebijakan, program, dan anggaran pembangunan. Ketersediaan anggaran...