Menteri HAM Ingatkan Aparat dan OPM Patuhi Hukum Humaniter

JAKARTA, 3 OKTOBER 2026 — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengingatkan seluruh pihak yang berkonflik di...

JAKARTA, 3 OKTOBER 2026 — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengingatkan seluruh pihak yang berkonflik di Papua, baik aparat keamanan maupun kelompok bersenjata, wajib mematuhi hukum perang dan hukum humaniter internasional dengan tidak melibatkan ataupun menargetkan warga sipil. Pigai menyoroti kerentanan masyarakat sipil di tengah pergeseran pola konflik di Papua. Ia menjelaskan, pelibatan warga sipil dalam operasi militer merupakan pelanggaran terhadap instrumen internasional, khususnya Konvensi Jenewa. "Dalam hukum perang dan hukum humaniter, jangan sekali-kali melibatkan sipil di dalam operasi militer. Dilarang tegas," kata Pigai dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis. Pigai menyadari adanya tantangan demografis sosiologis, di mana homogenitas ras di Papua kerap menyulitkan aparat dalam merekrut personel lokal. Namun, kondisi itu tidak boleh menjadi pembenar bagi aparat untuk melibatkan warga sipil dalam operasi karena dapat menempatkan mereka di garis depan konflik. Pemerataan Akses Pembangunan Papua Kementerian HAM juga mengingatkan kelompok Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) agar tidak menjadikan warga sipil sebagai target pembunuhan dengan dalih korban merupakan agen spionase atau intelijen. Menurut Pigai, tuduhan itu tidak dapat menjadi alasan untuk melakukan eksekusi terhadap warga sipil secara sepihak. Ia meminta kelompok bersenjata membuktikan tuduhan itu melalui identitas atau bukti pelatihan militer korban. "TPN-OPM pun tidak boleh membunuh warga sipil. Masalahnya penasihat mereka mengarahkan bahwa warga sipil identitasnya dipegang dulu baru orangnya dieksekusi. Jangan bunuh, nyawa manusia itu tidak boleh bunuh, kita tidak mau," kata Pigai. Sebagai upaya jangka panjang, KemenHAM mendorong aparat memaksimalkan strategi penegakan hukum yang transparan dan terukur. Penguatan Pelayanan Dasar Masyarakat Pigai juga mendorong penyelesaian konflik tidak dikerjakan secara reaktif dan kasuistik, tetapi melalui pendekatan holistik dan kebijakan afirmatif untuk mewujudkan perdamaian di Papua. Kirim Komentar menjadi tanggung-jawab Anda sesuai UU ITE.