Pemkab Mimika Kirim Surat ke Kemenkeu Minta Realisasi Kurang Bayar DBH Pajak

Pemkab Mimika kirim surat ke Kemenkeu agar merealisasikan kurang bayar Dana Bagi Hasil pajak senilai lebih dari Rp1,2...

Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah, mengajukan surat resmi kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait realisasi kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) pajak yang sangat dibutuhkan untuk membiayai pembangunan di daerah tersebut. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika, Marthen Tapi Malissa, menyampaikan bahwa total kurang bayar DBH pajak yang seharusnya diterima Kabupaten Mimika mencapai lebih dari Rp1,2 triliun. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2025, Kemenkeu berjanji akan merealisasikan transfer kurang bayar DBH pajak ke Mimika tahun ini sebesar Rp800 miliar. Namun, informasi terbaru menyebutkan bahwa realisasi yang dapat dilakukan tahun ini hanya sekitar Rp80 miliar. Marthen menambahkan bahwa jika realisasi kurang bayar hanya sebesar Rp80 miliar, maka hal tersebut akan menyebabkan defisit anggaran bagi daerah. Oleh karena itu, Pemkab Mimika berharap Kemenkeu dapat memenuhi komitmennya untuk mendukung kelancaran program pembangunan sesuai rencana APBD 2026. Komponen utama DBH pajak Mimika berasal dari sektor mineral dan batu bara serta pertambangan, yang meliputi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 yang wajib dibayarkan oleh pusat dan karyawan di daerah, termasuk royalti dari PT Freeport Indonesia. Selain itu, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) khususnya dari sektor pertambangan, perkebunan, dan perikanan yang disetorkan ke pusat juga menjadi sumber pendapatan penting bagi DBH pajak di Mimika. Untuk tahun anggaran 2026, APBD Mimika yang telah ditetapkan oleh DPRK setempat pada akhir 2025 mencapai Rp5,6 triliun. Penerimaan daerah terbesar masih berasal dari DBH pajak minerba dan pertambangan PT Freeport Indonesia sebagai penopang utama APBD. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pajak daerah baru mampu menyumbang sekitar lebih dari Rp400 miliar per tahun, sehingga peran DBH pajak sangat krusial untuk mendukung kebutuhan pembangunan di Mimika. Sumber ANTARA Papua Tengah