Pemprov Harap Adanya Penambahan Kuota BBM Subsidi di Papua

Pemprov Harap Adanya Penambahan Kuota BBM Subsidi di Papua

JAYAPURA, 7 OKTOBER 2026 — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)...

JAYAPURA, 7 OKTOBER 2026 — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) setempat berharap penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sektor industri dan mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua, Karsudi di Jayapura, Senin, mengatakan berdasarkan data dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) total kuota yang dialokasikan mencakup 44.396 kiloliter minyak solar, 40.804 kiloliter minyak tanah, serta 118.542 kiloliter pertalite. "Dan dari sembilan wilayah di Provinsi Papua, Kota Jayapura mendapatkan alokasi terbesar yakni minyak solar 29.573 kiloliter, minyak tanah 18.988 kiloliter, dan pertalite 58.676 kiloliter," katanya. Menurut Karsudi, kemudian disusul oleh Kabupaten Biak Numfor dengan kuota solar sebesar 5.006 kiloliter, minyak tanah 5.162 kiloliter, dan pertalite 15.102 kiloliter. Sementara itu, Kabupaten Jayapura memperoleh 5.522 kiloliter solar, 6.829 kiloliter minyak tanah, serta 18.613 kiloliter pertalite. "Meski begitu kuota yang ada ini kurang oleh sebab itu kami sedang berupaya untuk memperkuat penambahan kuota BBM, terutama untuk memenuhi kebutuhan industri dan untuk menunjang proyek strategis nasional yang ada di Papua," ujarnya. Dia menjelaskan upaya penambahan kuota dikerjakan melalui koordinasi dengan pihak terkait, termasuk untuk menjamin distribusi BBM berjalan sesuai kebutuhan dan peruntukannya. "Peningkatan kebutuhan BBM tidak terlepas dari bertambahnya jumlah kendaraan serta aktivitas masyarakat sehingga kondisi itu perlu diikuti dengan penyesuaian kuota agar ketersediaan BBM dapat memenuhi kebutuhan di lapangan," katanya lagi. Dia menambahkan Pemprov Papua juga terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk menjaga kelancaran distribusi BBM sehingga kebutuhan masyarakat dan sektor pembangunan dapat terpenuhi. "Selain penambahan kuota, pemerintah daerah menyiapkan penguatan infrastruktur distribusi BBM, termasuk rencana pembangunan SPBU di Koya Koso yang diarahkan untuk melayani kebutuhan solar sektor industri," ujarnya. Kirim Komentar menjadi tanggung-jawab Anda sesuai UU ITE.

Westnoken.id