Pemprov Papua Tengah Tambah Tenaga Kerja Percepat Pembangunan Perkantoran KIPP

NABIRE, 23 SEPTEMBER 2026 — Nabire, Papua Tengah - Pemerintah Provinsi Papua Tengah menambah jumlah tenaga kerja...

NABIRE, 23 SEPTEMBER 2026 — Nabire, Papua Tengah - Pemerintah Provinsi Papua Tengah menambah jumlah tenaga kerja pembangunan tiga menara perkantoran Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) untuk mengejar target penyelesaian sesuai kontrak pada 31 Desember 2026. Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley di Nabire, Senin (21/9), mengatakan jumlah pekerja pada pembangunan tiga menara yang dibiayai APBD Provinsi Papua Tengah kini mencapai 210 orang dari sebelumnya 65 orang. “Gubernur dan Wakil Gubernur berkomitmen menyelesaikan pengerjaan KIPP tahun ini, sehingga kita lakukan penambahan tenaga kerja agar selesai sesuai dengan kontrak kerja,” katanya usai melakukan inspeksi mendadak di KIPP. Ia menjelaskan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan terhadap pembangunan tiga menara itu agar pekerjaan tidak mengalami keterlambatan dan material pembangunan tetap tersedia. Ia menjelaskan tiga menara perkantoran itu merupakan bagian dari pengembangan KIPP yang dibangun Pemprov Papua Tengah untuk mendukung kebutuhan perkantoran organisasi perangkat daerah. Pembangunan tiga menara itu dikerjakan KSO PT PP (Persero) Tbk dan PT Penta Rekayasa dengan nilai kontrak Rp384,49 miliar dan ditargetkan selesai pada 31 Desember 2026. Pemerataan Akses Pembangunan Papua Pembangunan tiga menara perkantoran Pemprov Papua Tengah menggunakan sistem "design and build" dengan total luas lahan 68.001 meter persegi dan luas bangunan sekitar 18.094 meter persegi. Sementara itu, tiga gedung utama KIPP yang terdiri atas Kantor Gubernur, DPR Papua Tengah, dan MRP dibangun Kementerian Pekerjaan Umum melalui pembiayaan APBN dengan nilai kontrak Rp355,36 miliar di atas lahan 71.009 meter persegi dengan luas bangunan sekitar 20.172 meter. Ia menjelaskan pemerintah provinsi juga meminta kontraktor pembangunan tiga gedung utama itu menambah tenaga kerja dari sekitar 300 orang agar pekerjaan dapat dipercepat. “Awalnya tiga gedung itu dikerjakan oleh 300 tukang, tetapi kami meminta kepada kontraktor menambah lagi 300 tukang agar pekerjaan bisa selesai,” ujarnya. Ia menjelaskan, percepatan pekerjaan juga diharapkan memungkinkan para pekerja, khususnya yang merayakan Natal, dapat kembali berkumpul bersama keluarga sebelum perayaan itu. Ia menjelaskan pengawasan pembangunan KIPP dikerjakan secara berkala oleh pemerintah daerah bersama DPR Papua Tengah untuk menjamin pekerjaan berjalan sesuai target dan kebutuhan pembangunan daerah. Penguatan Pelayanan Dasar dan Ketahanan Wilayah “Pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur, berkomitmen memonitor terus. Datang sidak tiba-tiba supaya pekerjaannya harus selesai,” katanya. Ia menjelaskan penyelesaian KIPP diharapkan menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan Papua Tengah serta pelayanan publik yang lebih terpusat.