Pendapatan APBD Papua Tengah Tahun 2025 Lampaui Target

Papua Tengah berhasil melampaui target pendapatan APBD 2025 dengan realisasi Rp4,126 triliun. Pemerintah fokus tingkatkan...

Pemerintah Provinsi Papua Tengah mencatat capaian pendapatan daerah yang melebihi target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Realisasi pendapatan mencapai Rp4,126 triliun atau 101,46 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp4,066 triliun. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menyampaikan hal tersebut dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRP) saat membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025. Ia menilai capaian ini mencerminkan kinerja positif dalam pendapatan daerah, namun masih perlu peningkatan pada efektivitas belanja agar manfaat APBD dapat dirasakan masyarakat secara optimal. Dari sisi pendapatan asli daerah (PAD), realisasi mencapai Rp601,70 miliar atau 114,50 persen dari target. Kontribusi terbesar PAD berasal dari penerimaan pajak daerah yang mencapai Rp543,38 miliar, sementara penerimaan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp58,32 miliar. Meki Nawipa menegaskan bahwa peningkatan kapasitas fiskal daerah ini harus dipertahankan dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan tanpa menambah beban masyarakat. Selain PAD, pendapatan transfer juga terealisasi sebesar Rp2,362 triliun atau 99,30 persen dari target, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai Rp1,162 triliun atau 100 persen. Meski pendapatan daerah melebihi target, realisasi belanja APBD 2025 baru mencapai Rp3,781 triliun atau 78,57 persen dari pagu sebesar Rp4,812 triliun. Pemerintah masih memfokuskan perhatian pada peningkatan serapan belanja, terutama pada belanja modal yang baru terealisasi 61,92 persen. Belanja modal tersebut meliputi belanja gedung dan bangunan yang terealisasi 50 persen, serta belanja jalan, jaringan, dan irigasi sebesar 63,28 persen. Pemerintah provinsi berkomitmen memperbaiki proses perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta percepatan pelaksanaan fisik di lapangan agar belanja modal dapat dimaksimalkan. Menurut Gubernur Meki, hasil pertanggungjawaban APBD akan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Langkah ini termasuk mempercepat pengadaan sejak awal tahun, meningkatkan serapan belanja modal yang berdampak langsung pada pelayanan publik, serta memperkuat pengendalian internal dan manajemen risiko. Sebagai provinsi otonom baru, Papua Tengah menghadapi berbagai tantangan pembangunan, seperti keterbatasan infrastruktur, konektivitas antarwilayah, pelayanan dasar, dan penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan. Oleh sebab itu, setiap rupiah APBD diarahkan untuk mempercepat pembangunan berkualitas, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat, serta memperkuat ekonomi lokal. Selain itu, pemerintah juga fokus membuka keterisolasian wilayah serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik. Dengan demikian, APBD dapat memberi kontribusi nyata bagi percepatan kemajuan Papua Tengah. Sumber ANTARA Papua Tengah