PLN Siapkan Rp3,58 Triliun Kejar Pemerataan Listrik Papua Tengah

NABIRE, 26 SEPTEMBER 2026 — PT PLN (Persero) menyiapkan investasi Rp3,58 triliun untuk memperluas infrastruktur mengejar...

NABIRE, 26 SEPTEMBER 2026 — PT PLN (Persero) menyiapkan investasi Rp3,58 triliun untuk memperluas infrastruktur mengejar pemerataan listrik di lima kabupaten Papua Tengah yang masuk wilayah kerja Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Nabire hingga 2029. Asisten Manajer Perencanaan PLN UP3 Nabire Alfonso Hasian di Nabire, Jumat, mengatakan investasi itu diarahkan untuk melistriki 969 titik desa terpencil di Kabupaten Nabire, Paniai, Deiyai, Dogiyai, dan Intan Jaya. “Perluasan akses listrik merupakan bagian dari upaya mewujudkan pemerataan pelayanan energi sehingga masyarakat di wilayah pedesaan memperoleh akses listrik yang lebih merata. Ini menyangkut keadilan sosial. Apa yang dirasakan di kota harus dirasakan oleh semua masyarakat kita di pedesaan,” katanya. Ia menjelaskan rasio desa berlistrik di Nabire mencapai 69,14 persen, Deiyai 76,80 persen, dan Dogiyai 50,63 persen. Pemerataan Akses Pembangunan Papua Sementara di Paniai baru 13,57 persen dan Intan Jaya 4,12 persen. Ia menjelaskan, wilayah pegunungan menjadi tantangan terbesar karena keterbatasan infrastruktur jalan dan akses distribusi material. Di Intan Jaya, pengiriman material pembangunan hanya dapat dikerjakan melalui jalur udara. PLN bersama PLN Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Papua Tengah telah menyusun peta jalan pembangunan dari 2025 hingga 2029 untuk mengejar pemerataan akses listrik itu. Pada 2025, pembangunan menjangkau 43 lokasi dengan anggaran Rp54,6 miliar. Pada 2026, pembangunan mencakup 99 lokasi dengan anggaran Rp272,6 miliar. Penguatan Pelayanan Dasar dan Ketahanan Wilayah Selanjutnya, pembangunan ditargetkan menjangkau 107 lokasi pada 2027 dengan anggaran Rp225,4 miliar, 242 lokasi pada 2028 dengan anggaran Rp921,3 miliar, dan 478 lokasi pada 2029 dengan anggaran sekitar Rp2,1 triliun. Ia menjelaskan investasi itu mencakup pengadaan material, pembangunan infrastruktur, serta biaya transportasi untuk menjangkau wilayah terpencil. Namun, pelaksanaan pembangunan menghadapi tantangan keamanan karena sekitar 93 persen target pekerjaan berada di wilayah yang dinilai rawan keamanan. “Kami butuh jaminan keamanan saat tim terjun mengeksekusi proyek di lapangan,” kata dia. Selain keamanan, PLN membutuhkan dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan lahan, khususnya untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan relokasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) Deiyai. PLN juga membutuhkan kepastian tata ruang dan jadwal operasional beberapa kantor pemerintahan di kawasan daerah otonomi baru untuk menyesuaikan kesiapan daya dengan kebutuhan listrik. Stabilitas dan Kesejahteraan Masyarakat Papua Di sisi jaringan distribusi, PLN meminta dukungan pemerintah kampung dan masyarakat terkait penyediaan jalur jaringan atau right of way (ROW). Ia menjelaskan gangguan pohon pada jaringan tegangan menengah (JTM) sepanjang 619 kilometer menjadi salah satu penyebab pemadaman sehingga pemeliharaan jaringan membutuhkan dukungan masyarakat. “Listrik ini fasilitas negara untuk rakyat. Kami sangat mengharapkan sinergi dari seluruh elemen agar pelayanan kami bisa maksimal,” katanya.