Seruan Boikot HUT RI di Papua Perlu Ditempatkan dalam Fakta dan Ruang Dialog

Seputar Papua Barat Daya: Seruan Boikot HUT RI di Papua Perlu Ditempatkan dalam Fakta dan Ruang Dialog JAYAPURA, 11...

Seruan Boikot HUT RI di Papua Perlu Ditempatkan dalam Fakta dan Ruang Dialog JAYAPURA, 11 AGUSTUS 2026 — Seruan untuk tidak mengikuti peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 muncul dari kelompok yang mendukung pemisahan Papua dari Indonesia, termasuk pernyataan Panglima West Papua Army (WPA) Demianus Magai Yogi yang diberitakan pada 5 Agustus 2026. Seruan tersebut mengajak masyarakat Papua tidak mengambil bagian dalam perayaan kemerdekaan, sementara kampanye bernuansa serupa juga telah dibawa oleh jaringan pendukung Papua merdeka ke ruang internasional. Penyampaian pandangan politik merupakan bagian dari kehidupan demokratis. Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kebebasan setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Namun, konstitusi melalui Pasal 28J sekaligus menegaskan bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan harus menghormati hak orang lain, keamanan, serta ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Karena itu, seruan boikot tidak dapat serta-merta dipandang sebagai gambaran sikap seluruh masyarakat Papua. Fakta di sejumlah wilayah menunjukkan adanya masyarakat, pemerintah daerah, pelajar, komunitas, pelaku UMKM, dan berbagai unsur lainnya yang justru terlibat dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI. Pemerintah Provinsi Papua, misalnya, telah memulai rangkaian HUT kemerdekaan dengan melibatkan pemerintah, pelajar, komunitas, UMKM, hingga masyarakat umum. Pemprov Papua juga mengajak masyarakat mengibarkan Merah Putih sepanjang Agustus serta berpartisipasi dalam kegiatan yang diarahkan sebagai ruang kebersamaan masyarakat. Di Papua Tengah, rangkaian peringatan berlangsung sejak awal Agustus hingga 17 Agustus 2026 dan melibatkan perangkat daerah, instansi vertikal, pelajar, mahasiswa, komunitas serta masyarakat. Pemerintah provinsi menyiapkan turnamen olahraga, kegiatan seni dan kreativitas, pelayanan publik terpadu, pengukuhan Paskibraka, pawai obor, hingga upacara kemerdekaan. Kabupaten Biak Numfor juga menetapkan Kampung Yenmanu, Distrik Numfor Timur, sebagai lokasi upacara 17 Agustus 2026. Sementara Pemerintah Kabupaten Nabire mengajak warga memasang Merah Putih dan umbul-umbul selama Agustus sebagai bagian dari partisipasi dalam peringatan kemerdekaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Papua memiliki keragaman pandangan politik dan sosial. Oleh karena itu, klaim yang menyebut masyarakat Papua secara keseluruhan menolak peringatan 17 Agustus tidak memiliki dasar yang cukup apabila tidak disertai data representatif mengenai sikap penduduk di seluruh wilayah Papua. Di luar negeri, isu Papua juga telah menjadi bagian dari aktivitas politik kelompok diaspora dan organisasi pendukung kemerdekaan Papua. Pada Maret 2025, misalnya, sebuah kampanye bertajuk Boycott Indonesia diluncurkan di London dengan fokus pada boikot produk yang dikaitkan dengan pemanfaatan sumber daya Papua. Aktivitas tersebut menunjukkan bahwa kampanye politik mengenai Papua telah memasuki jaringan transnasional, tetapi keberadaan kampanye di luar negeri juga tidak dapat otomatis dianggap mewakili seluruh masyarakat Papua maupun seluruh diaspora Indonesia. Peringatan 17 Agustus sendiri pada dasarnya tidak hanya berupa seremoni kenegaraan. Pemerintah menetapkan tema HUT ke-81 RI tahun 2026, “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur,” dengan rangkaian kegiatan yang dirancang melibatkan masyarakat luas. Pemerintah secara resmi meluncurkan identitas visual HUT ke-81 pada 29 Juni 2026 sebagai bagian dari pelaksanaan peringatan nasional. Dalam konteks Papua, momentum kemerdekaan juga dapat menjadi ruang untuk mengevaluasi pembangunan, pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat adat, perlindungan warga sipil, hingga efektivitas kebijakan otonomi khusus. Aspirasi mengenai persoalan-persoalan tersebut tetap penting disampaikan...